Pemerintahan desa Jengkok terbentuk pada tahun 1946. Wilayah Jengkok sebelum tahun tersebut masih bergabung dengan wilayah desa Candangpinggan. Lepasnya desa Jengkok dari desa Candangpinggan begitu politis.

Pendirian Desa Jengkok dimulai dari sebuah gerakan politik yang dilakukan oleh Ki H. Nakilah dan Ki Katub. Kedua orang tersebut merupakan tokoh kunci dalam gerakan politik yang menghendaki lepasnya Jengkok dari wilayah desa Candangpinggan. Mereka berdua melakukan agitasi politik kepada masyarakat Secang, Pondokasem, dan Jengkok sendiri (Secang dan Jengkok menjadi blok di wilayah desa Jengkok, sedangkan Pondokasem menjadi desa tersendiri yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cirebon). Berkat agitasi politiknya, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah warga dari ketiga wilayah tersebut untuk membuat huru-hara politik.

Singkat cerita, langkah yang mereka lakukan akhirnya berhasil membuat Jengkok lepas dari desa Candangpinggan. Pasca “merdekanya” Jengkok dari Candangpinggan, Ki Katub memiliki hasrat untuk menjadi Kuwu (Kepala Desa) Jengkok. Hingga akhirnya Ki Katub mencalonkan diri untuk menjadi Kuwu di sana. Namun sayangnya Ki Katub harus menelan kekecewaan. Meskipun Ki Katub dan Ki H. Nakilah otak perjuangan lepasnya Jengkok dari Candangpinggan, namun keduanya jarang terlihat tampil (dibelakang layar) kala perjuangan tersebut. Justru masyarakat Jengkok melihat Ki Kanan yang tidak lain merupakan Juru Bicara Ki Katub dan Ki Nakilah dalam memperjuangkan lepasnya Jengkok dari Candangpinggan sebagai tokoh sentral dalam perjuangan tersebut. Hingga opini publik Jengkok kala itu melihat Ki Kanan sebagai “aktor” utama perjuangan, dan karena hal itulah justru Ki Kanan yang terpilih sebagai Kuwu pertama desa Jengkok. Dalam istilah politik hal ini lazim disebut dengan “Pembantu Makan Tuan”.

Namun begitu, Ki Kanan menempati posisi Kuwu desa Jengkok tidak bertahan lama. Ia dilengserkan oleh rakyatnya sendiri karena dianggap sudah tidak bisa memimpin Jengkok–peristiwa tersebut berbarengan dengan agresi militer Belanda pasca menyerahnya Jepang kepada blok Sekutu.

Kuwu Kanan kemudian digantikan oleh Kuwu Masrupi. Kuwu Masrupi juga kemudian dilengserkan dan kembali digantikan oleh Kuwu Kanan. Kemudian Kuwu Kanan digantikan oleh Kuwu Ahmadi. Selama periode tersebut kondisi politik di Jengkok belum stabil dan gonjang-ganjing karena parmainan intrik politik dari para aktor politik yang ingin memperebutkan jabatan Kuwu. Sampai kondisi terkendali tatkala posisi Kuwu Jengkok diduduki oleh anggota TNI yang bernama Sersan Mayor S. Nusi.

Sejak Kuwu S. Nusi menduduki jabatan Kuwu di Jengkok, Jengkok tidak bergejolak. Hal ini bisa dimengerti karena tidak ada pihak manapu yang berani merongrong kekuasaan Kuwu S. Nusi mengingat ia merupakan anggotan TNI. Memang kala itu masyarakat begitu segan–kalau tidak mau disebut takut–kepada TNI.